KITA TIDAK PERNAH MAU BELAJAR DARI BANJIR

Lagi.lagi, dan lagi. Banjir dan tanah longsor terjadi lagi,dan kini terjadi di Garut. Kasus banjir bandang dan atau tanah longsor dari tahun ke tahun selalu terjadi,meskipun tidak di satu tempat.tetapi penyebabnya selalu sama,rusaknya kawasan hulu akibat campur tangan manusianya. Saat kasus paling besar terjadi,yaitu banjir bandang di Bahorok, masyarakat Indonesia sudah diingatkan agar ramah dengan lingkungan. Sungai Bahorok marah karena hutan rusak. Banjir bandang menghantam perkampungan, menewaskan sedikitnya 200 orang pada tahun 2003. Akibat kasus ini pula pernah penulis ingatkan di Harian SI,Malang bahwa tipikal bangsa ini sulit belajar dari pengalaman sejarah, karena itu besar kemungkinan akan terjadi lagi. Ternyata kejadian sesungguhnya yang nyaris sama besarnya dengan bahorok meskipun korbannya lebih kecil adalah kasus Garut ini. Pada kasus Bahorok, Berdasar studi Balai Sabo dan Japan International Cooperation Agency (JICA) tahun 2003, yang terangkum dalam Penyusunan Arahan Pemanfaatan Ruang Daerah Aliran Sungai Bahorok, jumlah batang kayu yang tertinggal di palung saat banjir mencapai 70.000 meter kubik. Endapan pada dasar sungai setelah banjir dari Bukit Lawang ke hulu mencapai 300.000 meter kubik. Bagaimana dengan Garut ?

 Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho melalui siaran persnya mengatakan, hujan berintensitas tinggi dan berdurasi panjang, ditambah tingginya tingkat kerentanan telah menyebabkan bencana banjir dan longsor di Kabupaten Garut dan Kabupaten Sumedang. Selain faktor alam, penyebab terjadinya bencana banjir bandang di Garut beberapa hari lalu menurut Rektor UGM, Dwikorita Karnawati yang juga pakar geologi dikarenakan perubahan tata guna lahan yang tidak sesuai dengan kondisi alamnya. Ia mengatakan, banjir bandang bisa terjadi karena daerah Garut layaknya sebuah mangkok, dimana Kabuten Garut dikelilingi oleh tujuh gunung api, sehingga air bermuara pada suatu titik. Kondisi inipun, katanya, diperparah dengan daerah aliran sungai (DAS) Cimanuk yang mengalami pendangkalan. Curah hujan yang tinggi, dengan intensitas 255 milimeter, sementara sebelumnya juga terjadi hujan sehingga tanah mengalami kejenuhan menyerap dan terjadi pendangkalan dan penyumbatan saluran-saluran air.

              Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia tahun 2014 Kabupaten Garut menempati peringkat pertama. Salah satu faktor yang menyebabkan adalah karena DAS Cimanuk diidentifikasi dalam kondisi kritis. Kritisnya DAS Cimanuk selain karena pemanfaatan lahan untuk kebun sayur yang memperbesar erosi,juga karena pemanfaatan industri pariwisata. Akibat alih fungsi lahan tersebut air hujan yang terserap kurang dari 25 persen, artinya air limpasan yang besar tersebut sebagai akibat ulah manusia.

 Dari dua kasus tersebut,lagi-lagi faktor manusia yang mengubah peruntukan di daerah hululah yang punya andil selain faktor alam. Banyak daerah di Indonesia yang mempunyai resiko yang sama seperti Bahorok dan Garut karena rusaknya daerah aliran sungai,khususnya pemanfaatan lereng pegunungan untuk perkebunan sayur dan daerah wisata yang semestinya dijaga oleh pohon-pohon yang akarnya mampu mencengkeram tanah dan menyerap air limpasan. Belum lagi hilangnya hak milik sungai,yaitu daerah dataran banjir,yaitu selebar 30 meter ke arah kiri dan kanan sungai yang seharusnya tidak ada bangunan juga mulai hilang.

 Dari realitas lingkungan tersebut kita bisa menilai bahwa di banyak wilayah daerah tangkapan air hujan (catchment area) mulai rusak sehingga tidak berfungsi dengan baik Banyak jalur ini yang dirubah menjadi kawasan perumahan elit. Karena tidak ada daerah tangkapan lagi maka air akan lari ke bawah dan masuk sungai, sehingga melewati batas daya tampung sungai. Di sisi lain mestinya selama air “berlari-lari” menuju kota ia bisa diserap oleh tanah sepanjang wilayah yang dilewati air. Tapi inipun tidak bisa terjadi karena banyak tanah yang sudah tidak bisa meresap air lagi. Kini banyak muka tanah yang ditutup dengan beton maupun aspal. Rumah-rumah pendudukpun makin banyak yang tidak menyisakan tanah terbuka dengan alasan kebersihan, kerapihan maupun estetika dengan membetonnya. Maka kemana lagi air akan lari kalau tidak kemudian menggenangi semua daerah yang dilaluinya.

 Kondisi semacam itu terjadi karena catchment area rusak parah, tanah resapan mulai menghilang,hutan banyak dibabat tanpa perhitungan, penjarahan terjadi dimana-mana. Saluran air alam makin mengecil akibat dibangunnya rumah di daerah bantaran sungai yang sebenarnya menjadi hak milik sungai. Kondisinya makin diperparah dengan “terbendungnya” sungai dan saluran air lain oleh sampah akibat manusia membuang sampah semaunya di semua saluran tersebut. Jadi banjirnya beberapa wilayah kita sebenarnya juga menjadi hak milik kita karena kita yang membuat skenarionya secara tidak sadar.

Cara paling mudah untuk melihat skenario alam terkait dengan kerusakan daerah tangkapan air hujan adalah dengan melihat warna air sungai yang mengalir. Air sungai yang berwarna coklat keruh menunjukkan bahwa daerah hulu sudah mulai rusak dan mengalami erosi yang tinggi. Makin coklat dan keruh air sungai menunjukkan makin rusaknya daerah atas,sebaliknya makin jernih air sungai makin terjaga daerah hulu sungai. Kita bisa membandingkan sungai yang melewati Banyumas yaitu sungai Logawa, Pelus dan Serayu. Sungai yang paling jernih adalah Pelus,berikutnya Logawa dan sungai yang paling keruh coklat adalh Serayu. Kondisi itu menunjukkan bahwa sungai Serayu paling besar tingkat erosinya yang berarti paling parah kerusakan lingkungan hulunya. Salah satu faktor penyebabnya adalah pertanian kentang di daerah Dieng, sebaliknya sungai Pelus paling terjaga daerah hulunya.

Belajar dari kasus Bahorok dan terakhir Garut maka Pemerintah Daerah perlu monitoring dan menjaga daerah resapan di bagian hulu dengan tidak mengijinkan tanah-tanah lereng ditanami tanaman semusim,karena itu akan meningkatkan resiko banjir dan longsor. Khusus DAS Pelus agar selalu dijaga kelestariannya seperti sekarang ini sehingga resiko bencana akan semakin kecil,sebaliknya untuk DAS Serayu barangkali perlu penataan ulang di daerah hulu,karena dengan melihat airnya saja sudah menunjukkan buruknya tata kelola tanah di wilayah hulu,dan itu di bawah mewenangan Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo.

Semoga kita bisa belajar dari kasus-kasus yang sering muncul dengan penyebab yang sama.

PLPG MULAI OKTOBER

 Tahun ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan menerapkan  dua kebijakan baru  dalam program sertifikasi guru melalui Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG). Dua kebijakan baru itu adalah peningkatan batas nilai syarat kelulusan, dan ketentuan dapat mengulang ujian sertifikasi bagi guru yang tidak lulus ujian. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikbud, Sumarna Surapranata mengatakan, nilai kelulusan guru dalam ujian sertifikasi minimal harus 80 dari total nilai 100. “Kalau tahun lalu minimal 42 (sudah lulus),” ujarnya di Kantor Kemendikbud, Jakarta, Jumat (16/9/2016). Ia mengatakan, kebijakan itu diterapkan berdasarkan arahan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy setelah mendapatkan laporan dari Bank Dunia. Pria yang akrab disapa Pranata itu menjelaskan, Bank Dunia merilis hasil penelitiannya yang menemukan data bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan dalam nilai uji kompetensi guru (UKG) antara guru yang sudah tersertifikasi dengan guru yang belum tersertifikasi. “Karena itu kita tingkatkan batas kelulusannya,”  ujar Pranata.

Pranata menuturkan, kebijakan baru yang kedua adalah ketentuan bahwa guru yang tidak lulus ujian sertifikasi dapat mengulang lagi untuk mengikuti ujian, tanpa perlu mengulang PLPG. “Tahun ini bisa mengulang (ujian), tidak perlu PLPG lagi, cukup belajar mandiri, yang kita gerakkan sebagai program Guru Pembelajar,” tuturnya. Pranata juga menambahkan, guru cukup mengikuti PLPG sebanyak satu kali. Jika guru tersebut tidak lulus ujian sertifikasi, maka dapat mengikuti ujian lagi maksimal empat kali tanpa harus mengulang PLPG. Ujian sertifikasi guru dilaksanakan dua kali dalam satu tahun. “Jadi sistemnya seperti TOEFL. Kalau tidak lulus bisa mengulang lagi di lembaga yang terakreditasi, dalam hal ini LPTK (Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan). Jadi guru bebas belajar di mana saja dan dengan siapapun untuk mengulang ujian sertifikasi,” ujarnya.

 Menurut Pranata, sosialisasi kebijakan baru program sertifikasi guru itu sudah dilakukan sejak tahun lalu ke guru-guru dan rektor-rektor PTN yang jadi LPTK. Hal tersebut diakui Rektor Universitas Negeri Medan, Syawal Gultom. “Sejak bulan Maret lalu sudah kami sampaikan ke guru, termasuk kurikulumnya, apa saja yang harus dipelajari,” katanya. Hal senada juga diungkapkan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta, Rochmat Wahab. “Karena sudah jadi konvensi bersama, akan kita jalankan,” ujarnya. PLPG tahun 2016 akan diselenggarakan mulai Oktober 2016, dan diharapkan kelulusan guru-guru peserta PLPG 2016 akan rampung pada Desember 2016. Tahun ini PLPG akan diikuti 69.259 guru, baik yang diangkat sebelum tahun 2005, maupun setelah tahun 2005.  

(Sumber : Desliana Maulipaksi, kemdikbud.go.id)


MAHKAMAH AGUNG :GURU BOLEH MENGHUKUM MURID

TAHUN 2016 adalah tahun yang memprihatinkan bagi guru terkait dengan banyaknya guru yang di praperadilankan gara-gara mendisiplinkan anak,bahkan kasus terakhir di Makasar adalah kasus yang paling memprihatinkan dan perlu dikasihani karena guru sampai berdarah-darah karena dihajar orang tua siswa. Sayangnya semua kasus itu oleh polisi ditindak lanjuti dan disidangkan oleh jaksa meskipun jelas-jelas guru dilindungi undang-undang saat mendisiplinkan siswa. Rupanyakabar baik justru berhembus dari gedung Mahkamah Agung.
Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) yang dikutip dari website MA, Jumat (12/8/2016), guru tidak bisa dipidana saat menjalankan profesinya dan melakukan tindakan pendisiplinan terhadap siswa. Hal itu diputuskan saat mengadili guru dari Majalengka, Jawa Barat, SD Aop Saopudin (31).Kala itu, Aop mendisiplinkan empat siswanya yang berambut gondrong dengan mencukur rambut siswa tersebut pada Maret 2012. Salah seorang siswa tidak terima dan melabrak Aop dengan memukulnya. Aop juga dicukur balik.

Meski sempat didemo para guru, polisi dan jaksa tetap melimpahkan kasus Aop ke pengadilan. Aop mengenakan pasal berlapis, yaitu:

1. Pasal 77 huruf a UU Perlindungan Anak tentang perbuatan diskriminasi terhadap anak. Pasal itu berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100 juta.

2. Pasal 80 ayat 1 UU Perlindungan Anak.

3. Pasal 335 ayat 1 kesatu KUHP tentang Perbuatan Tidak Menyenangkan.

Atas dakwaan itu, Aop dikenakan pasal percobaan oleh PN Majalengka dan Pengadilan Tinggi (PT) Bandung. Tapi oleh MA, hukuman itu dianulir dan menjatuhkan vonis bebas murni ke Aop. Putusan yang diketok pada 6 Mei 2014 itu diadili oleh ketua majelis hakim Dr Salman Luthan dengan anggota Dr Syarifuddin dan Dr Margono. 

Ketiganya membebaskan Aop karena sebagai guru Aop mempunyai tugas untuk mendisiplinkan siswa yang rambutnya sudah panjang/gondrong untuk menertibkan para siswa. Pertimbangannya adalah:

Apa yang dilakukan terdakwa adalah sudah menjadi tugasnya dan bukan merupakan suatu tindak pidana dan terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana atas perbuatan/tindakannya tersebut karena bertujuan untuk mendidik agar menjadi murid yang baik dan

Perlindungan terhadap profesi guru sendiri sudah diakui dalam PP Nomor 74 Tahun 2008. Dalam PP itu, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Dalam mendidik, mengajar, membimbing hingga mengevaluasi siswa, maka guru diberikan kebebasan akademik untuk melakukan metode-metode yang ada. Selain itu, guru juga tidak hanya berwenang memberikan penghargaan terhadap siswanya, tetapi juga memberikan punishment kepada siswanya tersebut.

“Guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya,” bunyi Pasal 39 ayat 1.

Dalam ayat 2 disebutkan, sanksi tersebut dapat berupa teguran dan/atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan. 

“Guru berhak mendapat perlindungan dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan dari pemerintah, pemerintah daerah, satuan pendidikan, organisasi profesi guru, dan/atau masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing,” papar Pasal 40.

Semoga dengan munculnya putusan Mahkamah Agung ini tidak membuat polisi begitu mudah menerima aduan masyarakat terkait dengan upaya guru mendisiplinkan murid.

GURU GARIS DEPAN

Syarat-Syarat untuk Mendaftar Program GGD (Guru Garis Depan) Kemdikbud
Beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon pelamar Program GGD:

  • Calon peserta Program Guru Garis Depan hanya dari lulusan LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan) seperti dari FKIP (Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan), IKIP (Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan), STKIP (Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan).
  • Lulus Seleksi
  • Mengikuti Prakondisi

Tahapan Program GGD (Guru Garis Depan)

Adapun tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk mengikuti Program GGD ini adalah sebagai berikut:

  • Pertama-tama anda harus telah lulus dari LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan).
  • Mengikuti seleksi Program SM-3T (Sarjana Mengajar di daerah 3T – Terdepan, Terluar, dan Tertinggal).
  • Memberikan pengabdian selama 1 tahun di daerah terdepan, terluar, tertinggal atau terpencil.
  • Setelah menyelesaikan tugas pengabdian mengajar di daerah 3T, maka para peserta program GGD akan mengikuti Program PPG (Pendidikan Profesi Guru) selama 1 tahun dengan diasramakan (ini sama seperti guru lain yang ingin memperoleh sertifikat profesi pendidik – sertifikasi guru)
  • Mengikuti UTL dan UTN (Ujian Tulis LPTK dan Ujian Tulis Nasional) sehingga mendapatkan Sertifikat Pendidik.
  • Ikut seleksi CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) formasi khusus untuk SM-3T (Sarjana Mengajar di daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) dari Kemdikbud.
  • Jika lulus tes CPNS formasi khusus ini maka peserta akan diangkat menjadi Guru Garis Depan (GGD).

Tahapan Program GGD (Guru Garis Depan) memang panjang dan relatif lama, tetapi inilah salah satu wahana yang disediakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengakomodasi para pahlawan fresh graduate (sarjana yang baru lulus) dari LPTK untuk mengabdi kepada negeri, sambil mengambil kesempatan kusus untuk menjadi CPNS guru.

Tutorial guru pembelajar

​Kepada Yth. Bapak/Ibu guru di Seluruh Indonesia

Kami informasikan alamat youtube Tutorial e-Learning untuk peserta Guru Pembelajar yaitu :

Aplikasi guru pembelajar adalah aplikasi online yang digunakan untuk belajar apa itu program peningkatan Kompetensi Guru melalui Guru Pembelajar?. Saat ini Kemdikbud sudah melaksanakan pelatihan guru untuk dijadikan sebagai Instruktur Nasional (IN) yang akan membimbing guru yang ikut program Guru Pembelajar. Selanjutnya semua guru yang sudah ikut UKG boleh ikut program peningkatan komnpetensi ini. Bagi guru yang punya kemampuan komputer minimal bisa menggunakan internet akan kami arahkan ikut moda daring, sedangkan yang pemahaman komputernya masih belum begitu baik dapat mengikuti program guru pembelajar dengan moda kombinasi yaitu daring dan tatap muka. Dalam waktu dekat ini kami akan meminta para guru ikut registrasi online tentang moda apa yang akan diikuti. Semua kegiatan peningkatan kompetensi melalui guru pembelajar akan dibiayai oleh pemerintah khususnya biaya internet untuk akses ke aplikasi Guru Pembelajar. Gunakan kesempatan ini untuk meningkatkan kompetensi karena guru harus kompeten dan program Guru Pembelajar ini adalah salah satu media peningkatan komnpetensi yang disiapkan oleh Pemerintah. Tolong disebarluaskan ke teman2 sejawat agar tidak melewatkan program Guru Pembelajar ini. Informasi tentang program guru pembelajar bisa ditanyakan langsung ke P4TK terdekat atau ke alamat website P4TK

1. http://www.p4tkipa.org/fas.php

2. http://tkplb.org/

3.http://www.tedcbandung.com/

4.http://pppptkbahasa.net/

5.http://www.p4tkpenjasbk.or.id/

6.http://p4tk-bispar.net/web-bispar/

7.http://p4tksb-jogja.com/arsip/

8.http://p4tkmatematika.org/

9.http://p4tkpknips.org/

10.http://www.vedcmalang.com/pppptkboemlg/

11.http://p4tkmedan.or.id/v1/

12.http://vedca.net/

13.http://kptk.or.id/

14.http://lppks.kemdikbud.go.id/

15.http://gtk.kemdikbud.go.id/