TRIP BALURAN-KAWAH IJEN-BROMO PART 4

Turun dari bukit cinta yang gagal mendapatkan foto sunrise, lanjut perjalanan menuju kwah Bromo. Perjalanan dari lokasi bukit cinta sudah dihadang dengan kemacetan yang panjang. Untung sopir jip yang kami tumpangi tahu medan cepat menuju kawah ijen dengan potong kompas. Apakah jalannya semulus jalan yang macet ? Jangan ditanya kalau soal jalannya. Jalan yang kami lalui betul-betul menantang nyali. Lebar jalan hanya cukup untuk satu mobil, sementara sebelah kiri tebing sebelah kanan jurang, padahal jalannya ya seperti melewati persawahan. Baru kali ini merasakan naik jip seperti mengikuti off road yang menantang nyali

Masih seperti puluhan tahun sebelumnya, kendaraan pembawa wisatawan akan berhenti di padang pasir yang berlokasi agak jauh dari tangga menuju kawah Bromo. Dari dasar tangga pengunjung harus menaiki sekitar 250 anak tangga untuk menuju kawah. Kali ini saya sengaja tidak naik ke kawah karena yang dilihat juga tidak jauh berbeda. Saya dan keluarga hanya berfoto-foto saja di sekitar gunung. Bagaimana dengan pasir berbisiknya ? Saya lewati saja lokasi pasir berbisik.

Bromonya 1

Bromonya 2

Saya justru tertarik dengan bukit teletubies yang memang belum pernah saya kunjungi. Perjalanan dari tempat parkir menuju bukit teletubies kurang lebih 10 menit dengan melewati pasir berbisik. Kami terus saja menuju bukit teletubis, tetapi berhentinya bukan di tempat orang umum berfoto ria. Kami justru berhenti sebelum di tempat umum, karena lebih leluasa mengambil gambar yang diinginkan tanpa terganggu banyak orang.

Bromonya 3

Bromonya 4

Bukit teletubies memang seperti gambaran yang ada di film Teletubies. Sepanjang mata memandanga warna hijau memenuhi bukit dan padang rumputnya. Bunga-bunga kecil muncul diantara hijauan rerumputan dan semak serta perdu. Rasanya betah berlama-lama di sini kalau tidak dibatasi waktu oleh biro travelnya. Jika ada waktu mungkin perlu mengulangi lagi agar bisa berlama-lama di bukit ini.

(Next  part 5)

INFO CORONA

Pemberitahuan Kementerian Kesehatan kepada publik bahwa virus Corona influenza kali ini serius. Metode pencegahannya adalah menjaga tenggorokan tetap lembab, jangan sampai tenggorokan Anda mengering. Dengan demikian jangan menahan dahaga Anda karena begitu membran di tenggorokan Anda kering, virus akan menyerang ke dalam tubuh Anda dalam waktu 10 menit. Minumlah 50-80 cc air hangat, 30-50 cc untuk anak-anak, sesuai umur.*
*Setiap kali Anda merasa tenggorokan Anda kering, jangan menunggu, simpan air di tangan.*
*Jangan minum banyak pada satu waktu karena itu tidak membantu, alih-alih terus menjaga kelembapan tenggorokan. Hingga akhir Maret, jangan pergi ke tempat-tempat ramai, memakai masker yang diperlukan terutama di kereta atau transportasi umum.*
*Hindari makanan yang di goreng atau pedas dan tambahkan vitamin C.*

*Gejala atau deskripsinya adalah :*

1. Demam tinggi berulang-ulang.
2. Batuk lama setelah demam.
3. Anak-anak cenderung.
4. Orang dewasa biasanya merasa tidak nyaman, sakit kepala dan sebagian besar berhubungan dengan pernapasan.
5. Sangat menular

*Semoga bermanfaat!!*

KAMPUS MERDEKA, APA ITU ?

SIARAN PERS

Nomor: 008/Sipres/A6/I/2020

Mendikbud Luncurkan Empat Kebijakan Merdeka Belajar: Kampus Merdeka

Jakarta, Kemendikbud — Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim kembali meluncurkan kebijakan Merdeka Belajar. Diberi tajuk Kampus Merdeka, kali ini, terdapat empat penyesuaian kebijakan di lingkup pendidikan tinggi. “Kebijakan Kampus Merdeka ini merupakan kelanjutan dari konsep Merdeka Belajar. Pelaksanaannya paling memungkinkan untuk segera dilangsungkan, hanya mengubah peraturan menteri, tidak sampai mengubah Peraturan Pemerintah ataupun Undang-Undang,” kata Mendikbud dalam rapat koordinasi kebijakan pendidikan tinggi di Gedung D kantor Kemendikbud, Senayan, Jakarta, Jumat (24/1/2020).

Kebijakan pertama adalah otonomi bagi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Swasta (PTS) untuk melakukan pembukaan atau pendirian program studi (prodi) baru. Otonomi ini diberikan jika PTN dan PTS tersebut memiliki akreditasi A dan B, dan telah melakukan kerja sama dengan organisasi dan/atau universitas yang masuk dalam QS Top 100 World Universities. Pengecualian berlaku untuk prodi kesehatan dan pendidikan. Ditambahkan oleh Mendikbud, “Seluruh prodi baru akan otomatis mendapatkan akreditasi C”.

Lebih lanjut, Mendikbud menjelaskan bahwa kerja sama dengan organisasi akan mencakup penyusunan kurikulum, praktik kerja atau magang, dan penempatan kerja bagi para mahasiswa. Kemudian Kemendikbud akan bekerja sama dengan perguruan tinggi dan mitra prodi untuk melakukan pengawasan. “Tracer study wajib dilakukan setiap tahun. Perguruan tinggi wajib memastikan hal ini diterapkan,” ujar Menteri Nadiem.

Kebijakan Kampus Merdeka yang kedua adalah program re-akreditasi yang bersifat otomatis untuk seluruh peringkat dan bersifat sukarela bagi perguruan tinggi dan prodi yang sudah siap naik peringkat. Mendatang, akreditasi yang sudah ditetapkan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) tetap berlaku selama 5 tahun namun akan diperbaharui secara otomatis.

“Pengajuan re-akreditasi PT dan prodi dibatasi paling cepat 2 tahun setelah mendapatkan akreditasi yang terakhir kali. Untuk perguruan tinggi yang berakreditasi B dan C bisa mengajukan peningkatan akreditasi kapanpun,” tutur Mendikbud. “Nanti, Akreditasi A pun akan diberikan kepada perguruan tinggi yang berhasil mendapatkan akreditasi internasional. Daftar akreditasi internasional yang diakui akan ditetapkan dengan Keputusan Menteri,” tambahnya.

Evaluasi akreditasi akan dilakukan BAN-PT jika ditemukan penurunan kualitas yang meliputi pengaduan masyarakat dengan disertai bukti yang konkret, serta penurunan tajam jumlah mahasiswa baru yang mendaftar dan lulus dari prodi ataupun perguruan tinggi.

Kebijakan Kampus Merdeka yang ketiga terkait kebebasan bagi PTN Badan Layanan Umum (BLU) dan Satuan Kerja (Satker) untuk menjadi PTN Badan Hukum (PTN BH). Kemendikbud akan mempermudah persyaratan PTN BLU dan Satker untuk menjadi PTN BH tanpa terikat status akreditasi.

Sementara itu, kebijakan Kampus Merdeka yang keempat akan memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar prodi dan melakukan perubahan definisi Satuan Kredit Semester (sks). “Perguruan tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela, jadi mahasiswa boleh mengambil ataupun tidak sks di luar kampusnya sebanyak dua semester atau setara dengan 40 sks. Ditambah, mahasiswa juga dapat mengambil sks di prodi lain di dalam kampusnya sebanyak satu semester dari total semester yang harus ditempuh. Ini tidak berlaku untuk prodi kesehatan”. Disisi lain, saat ini bobot sks untuk kegiatan pembelajaran di luar kelas sangat kecil dan tidak mendorong mahasiswa untuk mencari pengalaman baru, terlebih di banyak kampus, pertukaran pelajar atau praktik kerja justru menunda kelulusan mahasiswa.

Lebih lanjut, Mendikbud menjelaskan terdapat perubahan pengertian mengenai sks. Setiap sks diartikan sebagai ‘jam kegiatan’, bukan lagi ‘jam belajar’. Kegiatan di sini berarti belajar di kelas, magang atau praktik kerja di industri atau organisasi, pertukaran pelajar, pengabdian masyarakat, wirausaha, riset, studi independen, maupun kegiatan mengajar di daerah terpencil.

“Setiap kegiatan yang dipilih mahasiswa harus dibimbing oleh seorang dosen yang ditentukan kampusnya. Daftar kegiatan yang dapat diambil oleh mahasiswa dapat dipilih dari program yang ditentukan pemerintah dan/atau program yang disetujui oleh rektornya,” kata Mendikbud.

Mendikbud menerangkan bahwa paket kebijakan Kampus Merdeka ini menjadi langkah awal dari rangkaian kebijakan untuk perguruan tinggi. “Ini tahap awal untuk melepaskan belenggu agar lebih mudah bergerak. Kita masih belum menyentuh aspek kualitas. Akan ada beberapa matriks yang akan digunakan untuk membantu perguruan tinggi mencapai targetnya,” pungkasnya. (*)

Jakarta, 24 Januari 2020

Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Kedepan tidak ada honorer di instansi pemerintah.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui untuk menghapus tenaga kerja honorer, pegawai tidak tetap serta status kepegawaian lainnya dari tubuh pemerintahan. Rapat kerja Komisi II DPR RI, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB), dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Senin 20 Januari 2020 menyepakati tenaga honorer secara bertahap tak ada lagi dari lingkungan pemerintahan.

Sesuai dengan Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, di pemerintahan memang tak ada istilah tenaga honorer. Hanya ada pegawai negeri sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arif Wibowo menegaskan penghapusan tenaga honorer itu sejalan dengan undang-undang tersebut.

Dalam risalah rapat yang didapat, DPR, Kementerian PAN RB dan BKN sepakat untuk memastikan tidak ada lagi status pegawai yang bekerja di instansi pemerintah selain PNS dan PPPK sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.

Hal ini disampaikan melalui rapat kerja persiapan pelaksanaan seleksi CPNS periode 2019-2020 di Kompleks Gedung DPR MPR, Jakarta, Senin 20 Januari kemarin. Dalam hasil kesimpulan rapat kerja yang dibacakan, ada beberapa poin yang telah disepakati, antara lain sebagai berikut:

1. Terhadap penurunan ambang batas (passing grade) penerimaan CPNS 2019, Komisi II meminta Kementerian PAN-RB menjamin bahwa penurunan passing grade pada tahap seleksi kompetensi dasar (SKD) tidak menyebabkan penurunan kualitas soal, agar penerimaan CPNS 2019 tetap dapat menghasilkan sumber daya ASN yang berintegritas, memiliki nasionalisme dan profesionalisme sesuai dengan kriteria SMART ASN 2024.

2. Komisi II DPR, Kementerian PAN-RB, dan BKN sepakat untuk memastikan tidak ada lagi status pegawai yang bekerja di instansi pemerintah selain PNS dan PPPK sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, dengan demikian ke depannya secara bertahap tidak ada lagi jenis pegawai seperti pegawai tetap, pegawai tidak tetap, tenaga honorer, dan lainnya.

3. Komisi II meminta BKN memastikan ketersediaan server, kesiapan SDM, serta sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS Tahun 2019 di 427 titik lokasi tes SKD.

4. Terhadap lokasi tes SKD yang bekerjasama dengan berbagai instansi, Komisi II meminta BKN meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan server berada di tempat yang aman, kesiapan jaringan internet dan ketersediaan daya listrik, terutama di Jabodetabek yang belum lama ini terkena bencana banjir.

5. Komisi II mendukung Kementerian PAN-RB dalam melakukan berbagai tahap penyederhanaan birokrasi dengan memperhatikan besaran tunjangan kinerja, tunjangan pensiun, dan tunjangan lainnya dengan tidak mengurangi penghasilan ASN.

“Diharapkan, kesimpulan itu menjadi kesepakatan kita bersama-sama,” ujar Wakil Ketua Komisi II DPR Arif Wibowo.

Melihat hal itu, Arif meminta pemerintah untuk memastikan sistem kepegawaian nasional bisa berjalan sesuai dengan UU Nomor 5 tahun 2014. Sebab, beleid tersebut hanya mengenai jenis kepegawaian PNS dan PPPK. Plt Kepala Biro Humas BKN Paryono membenarkan isi risalah rapat tersebut. Paryono menambahkan berdasarkan UU 5/2014 tentang ASN hanya dikenal dua pegawai yakni PNS dan PPPK. Sementara itu untuk status lain, termasuk tenaga honorer tidak ada di dalam undang-undang tersebut, sehingga kemarin Pak Arif [Komisi III DPR] mendorong ke depannya sudah tidak lagi tenaga honorer, tetapi hanya ada PNS dan PPPK,” ujar Paryono saat dihubungi wartawan Selasa 21 Januari 2020. Paryono menjelaskan tenaga honorer di lingkungan pemerintahan yang teridentifikasi saat ini misalnya adalah guru dan tenaga administrasi. Ia menyatakan pegawai honorer dan PPPK itu pun tak bisa disamakan meskipun diangkat untuk waktu tertentu.

(Ditulis dari berbagai sumber)

PENDAFTARAN PPG PRAJAB MANDIRI

Pendaftaran PPG Prajabatan Mandiri sudah mulai dibuka. PGSD UMP sebagai salah satu dari 24 PT se Indonesia yang ditunjuk untuk menyelenggarakan program ini mendapat kuota 300 untuk PGSD dan 50 untuk Matematika. Momentum ini menjadi bukti bahwa PGSD UMP masih dipercaya pemerintah untuk memberikan pendidikan profesi bagi guru-guru di Indonesia setelah sebelumnya mendapatkan kepercayaan mengadakan Diklat Penguatan Kepala Sekolah. Alur pendaftaran tidak bisa langsung ke UMP tetapi tetap melalui jalur pusat (Kemendikbud). Silahkan pelajari infografik di bawah ini.

alur ppg

Video grafik dapat dilihat dalam tayangan berikut ini

Pendaftaran secara online dilakukan melalui laman http://ppg.ristekdikti.go.id

(16) MENINGKATKAN PERCAYA DIRI DAN PRESTASI BELAJAR IPA MATERI STRUKTUR BUMI MELALUI PEMBELAJARAN ARTIKULASI DI KELAS V SD NEGERI 1 KLAHANG

Ila Ayu Apriatin,Karma Iswasta Eka, Arifin Muslim

Abstract

The background of this study conducted in the fifth grade of SDN 1 Klahang showed that students self-confidence and learning achievement were still low. The students have not been able to show their confidence during the process of teaching and learning. The purpose of this study is to improve students self-confidence and learning achievement in natural science subjects through the articulation model. This is a Classroom Action Research (CAR). The research subjects were 27 fifth grade students of SDN 1 Klahang consisting of 11 female and 16 male students. This research consists of two cycles in which each cycle consists of two meetings. It used test and non-test techniques. Students self-confidence data were obtained during self-confidence observation taken each meeting and from self-confidence scale given to the students at the end of each cycle. Meanwhile, students learning achievement was obtained from the evaluation test given in each meeting. The research showed that the average score for self-confidence observation improves from 2.36 (cycle I) with poor criteria to 2.90 (cycle II) with good criteria. Meanwhile, the average score for self-confidence scale improves from 2.48 (cycle I) with poor criteria to 3.02 (cycle II) with good criteria. Moreover, the average score of students learning achievement improves from 70.82 (cycle I) with 66% mastery to 85.18 (cycle II) with 85.5% mastery. Thus, it can be concluded that the articulation model can improve students self-confidence and learning achievement of natural science subject on Earth Structure material in the fifth grade of SDN 1 Klahang.

 

 

 

Keywords: self-confidence, learning achievement, natural science, articulation

      model

 

(3) PENINGKATAN SIKAP KOMUNIKATIF DAN PRESTASI BELAJAR SISWA MELALUI MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE MARRY GO ROUND PADA MATA PELAJARAN IPA MATERI STRUKTUR BUMI DI KELAS V SD NEGERI 2 PAMIJEN

Oleh: Endah Afianingrum, Karma Iswasta Eka, Aji Heru Muslim

PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Purwokerto

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang terdiri dari dua siklus dan setiap siklus terdiri dari dua kali pertemuan. PTK ini dilakukan melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan: 1) Sikap komunikatif siswa kelas V SD Negeri 2 Pamijen setelah mengikuti pembelajaran IPA dengan model pembelajaran kooperatif tipe Marry Go Round, 2) Prestasi belajar siswa kelas V SD Negeri 2 Pamijen setelah mengikuti pembelajaran IPA dengan model pembelajaran kooperatif tipe Marry Go Round. Penelitian ini menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Marry Go Round. Teknik pengumpulan data menggunakan tes dan lembar observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap komunikatif siswa dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Marry Go Round dari siklus I ke siklus II mengalami peningkatan. Jumlah skor rata-rata kelas yang diperoleh pada siklus I yaitu 2,12 dengan kriteria cukup, siklus II diperoleh jumlah skor rata-rata kelas yaitu 2,82 dengan kriteria baik Sikap komunikatif siswa dapat dikatakan meningkat dari siklus I sampai siklus II dengan kriteria baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Marry Go Round dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Hal ini ditunjukkan pada siklus I diperoleh rata-rata nilai 66,61 dengan ketuntasan belajar 66,6% siklus II diperoleh rata-rata nilai 80,05 dengan ketuntasan belajar 83,3%. Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa melalui model pembelajaran kooperatif tipe Marry Go Round dapat meningkatkan sikap komunikatif dan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran IPA materi struktur bumi di kelas V SD Negeri 2 Pamijen.

Kata kunci: Marry Go Round, Sikap komunikatif, Prestasi Belajar, dan IPA.

Bagi mahasiswa PGSD UMP jika membutuhkan artikel lengkap hubungi admin, jika orang luar kontak dahulu ke admin

UN TERAKHIR 2019

SIARAN PERS
Nomor: 408/sipres/A5.3/XII/2019:

Mendikbud Tetapkan Empat Pokok Kebijakan Pendidikan “Merdeka Belajar”

Jakarta, Kemendikbud — Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim, menetapkan empat program pokok kebijakan pendidikan “Merdeka Belajar”. Program tersebut meliputi Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Ujian Nasional (UN), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi.

“Empat program pokok kebijakan pendidikan tersebut akan menjadi arah pembelajaran kedepan yang fokus pada arahan Bapak Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia,” demikian disampaikan Mendikbud pada peluncuran Empat Pokok Kebijakan Pendidikan “Merdeka Belajar”, di Jakarta, Rabu (11/12).

Arah kebijakan baru penyelenggaraan USBN, kata Mendikbud, pada tahun 2020 akan diterapkan dengan ujian yang diselenggarakan hanya oleh sekolah. Ujian tersebut dilakukan untuk menilai kompetensi siswa yang dapat dilakukan dalam bentuk tes tertulis atau bentuk penilaian lainnya yang lebih komprehensif, seperti portofolio dan penugasan (tugas kelompok, karya tulis, dan sebagainya). “Dengan itu, guru dan sekolah lebih merdeka dalam penilaian hasil belajar siswa. Anggaran USBN sendiri dapat dialihkan untuk mengembangkan kapasitas guru dan sekolah, guna meningkatkan kualitas pembelajaran,” terang Mendikbud.

Selanjutnya, mengenai ujian UN, tahun 2020 merupakan pelaksanaan UN untuk terakhir kalinya. “Penyelenggaraan UN tahun 2021, akan diubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter, yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi), kemampuan bernalar menggunakan matematika (numerasi), dan penguatan pendidikan karakter,” jelas Mendikbud.

Pelaksanaan ujian tersebut akan dilakukan oleh siswa yang berada di tengah jenjang sekolah (misalnya kelas 4, 8, 11), sehingga dapat mendorong guru dan sekolah untuk memperbaiki mutu pembelajaran. Hasil ujian ini tidak digunakan untuk basis seleksi siswa ke jenjang selanjutnya. “Arah kebijakan ini juga mengacu pada praktik baik pada level internasional seperti PISA dan TIMSS,” tutur Mendikbud.

Sedangkan untuk penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Kemendikbud akan menyederhanakannya dengan memangkas beberapa komponen. Dalam kebijakan baru tersebut, guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP. Tiga komponen inti RPP terdiri dari tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen. “Penulisan RPP dilakukan dengan efisien dan efektif sehingga guru memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri. Satu halaman saja cukup,” jelas Mendikbud.

Dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB), Kemendikbud tetap menggunakan sistem zonasi dengan kebijakan yang lebih fleksibel untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah. Komposisi PPDB jalur zonasi dapat menerima siswa minimal 50 persen, jalur afirmasi minimal 15 persen, dan jalur perpindahan maksimal 5 persen. Sedangkan untuk jalur prestasi atau sisa 0-30 persen lainnya disesuaikan dengan kondisi daerah. “Daerah berwenang menentukan proporsi final dan menetapkan wilayah zonasi,” ujar Mendikbud.

Mendikbud berharap pemerintah daerah dan pusat dapat bergerak bersama dalam memeratakan akses dan kualitas pendidikan “Pemerataan akses dan kualitas pendidikan perlu diiringi dengan inisiatif lainnya oleh pemerintah daerah, seperti redistribusi guru ke sekolah yang kekurangan guru,” pesan Mendikbud.

Jakarta, 11 Desember 2019
Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Laman: http://www.kemdikbud.go.id