Bulan: April 2019

Ini cerita teman dosen di pengurus asosiasi,yg sy sunting kembali,dan sebagian juga cerita pengalaman pribadi saya yg saya masukan
Ijazah Kosong

Di perusahaan tempat teman saya bekerja dulu ada beberapa orang operator mesin yang berijazah sarjana. Suatu hari salah seorang di antara mereka datang kepada saya untuk protes.

“Gaji saya kok disamakan dengan karyawan lain yang lulusan SMA. Padahal saya sarjana.”

“Pekerjaan dan posisi yang kamu tempati itu memang dibuka untuk lulusan SMA. Kalau mau gaji yang lebih tinggi, kamu harus cari pekerjaan untuk lulusan sarjana.”

“Tapi kan seharusnya ada tunjangan khusus untuk sarjana.”

“Tidak ada. Perusahaan memberi gaji atas dasar apa yang kamu kerjakan, bukan atas ijazahmu.”

Dia masih mencoba mendebat, tapi teman saya memotong saja. “Dengar, ya. Saya ini punya ijazah doktor. Tapi gaji saya ya gaji manager, sama seperti gaji manager lain. Tidak ada tunjangan khusus. Kalau kamu merasa kamu punya kelebihan dibanding operator lain, tunjukkan dengan kerja. Kalau kualitas kerja kamu memang berbeda, nanti akan saya naikkan gaji kamu.”

Banyak orang mengira perusahaan itu seperti kantor pemerintah yang menetapkan gaji berdasarkan tingkat ijazah. Pegawai di suatu golongan boleh meminta kenaikan pangkat bila mendapat ijazah dengan tingkat lebih tinggi. Basis penilaiannya hanya ijazah itu. Makanya banyak orang sekolah lagi untuk mencari selembar ijazah.

Mengapa ada sarjana yang bekerja sebagai operator? Tidakkah ada pekerjaan yang sesuai dengan pendidikannya? Ada, banyak. Besar kemungkinan dia sudah melamar dan ikut tes di banyak tempat, tapi tidak lolos. Akhirnya ia terpaksa bekerja sebagai operator.

Ada begitu banyak sarjana tanpa kompetensi. Tak sedikit dari mereka yang jadi pengangguran. Orang menyebut mereka pengangguran terdidik. Saya lebih suka menyebut mereka pengangguran berijazah. Pendidikan yang mereka lewati tidak menimbulkan bekas, karena itu tak begitu patut kalau mereka disebut terdidik.

Mengapa bisa ada sarjana seperti ini? Pertama, karena secara intelektual mereka sebenarmya memang tidak masuk kualifikasi bisa kuliah. Pola pikir masyarakat yang menganggap sarjana itu hebat membuat orang-orang yang tak mampu secara intelektual pun memaksakan diri untuk kuliah.

Kenyataan di PT masih banyak di- temukan mahasiswa fakultas teknik yang tidak paham definisi sinus cosinus. Bahkan tidak sedikit yang gagap dengan penjumlahan pecahan. Tapi kenapa bisa lulus tes masuk? Entahlah. Lebih ajaib lagi, mereka bisa lulus sarjana.

Perguruan tinggi berlomba menerima mahasiswa dan memproduksi sarjana. Orang-orang yang tidak lulus seleksi masuk, diterima di program ekstensi. Orang yang sebenarnya tidak punya kemampuan akademik memadai, bisa kuliah dengan membayar lebih. Sebuah PT yg menerapkan open learning yg awalnya diprogram untuk mereka yg sdh jadi guru sekarang bisa menerima fresh graduate dg selembar surat aspal sdh jadi wiyabakti. Kenyataan surat aspal juga saya temukan saat seleksi berkas waktu ada PPKHB di PGSD UMP yg terpaksa saya tolak.

Di luar soal itu, banyak pula mahasiswa yang sebenarnya punya basis intelektual memadai tapi tetap bodoh, karena tidak belajar. Mereka mengira belajar di perguruan tinggi itu hanya aktivitas di ruang kelas itu. Mereka tidak membekali diri dengan kemampuan belajar mandiri. Nilai kuliah tinggi, tapi kompetensi minim.

Kepada mahasiswa selalu saya ingatkan bahwa hal terpenting yang harus mereka kuasai adalah kemampuan belajar mandiri. Mereka harus membangun kemampuan itu, lalu menggunakannya untuk menambah pengetahuan dan skill yang tidak diajarkan di ruang kuliah. Dengan kemampuan itu pula mereka mengembangkan diri setelah lulus. Itulah poin terpenting dari kesarjanaan,salah satunya jadi asdos,meski tdk dpt honor, dan itu bisa menambah ilmu dan keterampilan secara mandiri. Anda bisa tanya pada beberapa mhs yg sempat mendampingi saya seperti Firman Yogi Ilmawan, Febi Maharani,Nora Anya Tamara, Aisah Wiendiarti, Gerandin Mutiara Sadewa, dan lainnya. Tanpa kemampuan itu seorang sarjana akan jadi fosil.

Di kampus-kampus ketika saya masih keliling dari satu tempat ke tempat lain se Indonesia selalu mengingatkan para dosen untuk membimbing mahasiswa meraih kompetensi, bukan sekedar dapat nilai kuliah. Kepada para mahasiswa saya ingatkan untuk membangun kompetensi. Jangan sampai jadi sarjana dengan membawa ijazah kosong,di PGSD UMP sy sebut sebagai mahasiswa mintilihir, istilah ini tdk akan ditemukan dimanapun.

“Kami berharap Program Bidikmisi di tahun 2019 dapat berjalan lebih baik, terus memberi asa generasi muda cerdas Indonesia dari seluruh pelosok negeri untuk menggapai pendidikan tinggi memutus mata rantai kemiskinan untuk Indonesia yang lebih sejahtera di masa depan,” ungkap Ismunandar.

– Penggantian biaya kedatangan pertama untuk pendaftar Bidikmisi yang diterima

Tulisan Hersubeno Arif ini bagus dan riil. Apakah data yang disampaikan betul ? Sebelum saya membaca tulisan Hersubeno kebetulan sempat cek situng 3 TPS, 2 diantaranya yg disebut Hersubeno. Cek data saya lakukan saat belum diperbaiki dan cek kedua sesudah diperbaiki disesuaikan dengan C1. Dalam hal ini data yg disebut Hersubeno adalah data yang belum diperbaiki yang sempat viral. Silahkan cermati tulisan yang saya copas ini.

*_Mind Games_ Permainan Berbahaya KPU?*

Oleh : Hersubeno Arief

Sumber : https://bit.ly/2KWj4Qs

Benarkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) sedang menjalankan _mind games,_ permainan pikiran? Mereka coba mempengaruhi, memanipulasi rakyat Indonesia, —terutama pendukung Prabowo— agar meyakini bahwa pilpres sudah selesai.

Tidak perlu lagi melakukan perlawanan. Para saksi tidak perlu lagi mencermati hasil penghitungan suara. _Quick count_ yang dilansir lembaga survei sudah benar. Jokowi menang dan Prabowo kalah?

Metode permainan psikologi untuk memanipulasi dan mengintimidasi pikiran orang itu cukup sederhana. Melalui Aplikasi Sistem Informasi Penghitungan Suara atau Situng, KPU memasukkan ( _entry_ ) data dari daerah-daerah yang dimenangkan Jokowi.

Sebaliknya untuk provinsi yang dimenangkan Prabowo, _entry_ datanya diperlambat. Kalau toh dimasukkan, maka dipilih kota/kabupaten, bahkan kecamatan yang suaranya dimenangkan Jokowi.

Abrakadabra…..! Melalui pemetaan dan pemilihan asal suara secara cermat, data yang ditampilkan oleh KPU angkanya bisa persis sama dengan hasil _quick count._ 54-45 persen.

Spekulasi itu belakangan ini banyak bermunculan di media sosial. Jangan terlalu cepat percaya. _Please_ cek ricek terlebih dahulu.

Untuk membuktikannya silakan buka web resmi KPU dan masuk ke aplikasi Situng. Dijamin Anda akan kagum dengan hasil karya para komisioner KPU.

Aneh tapi nyata! Kok bisa-bisanya mereka melakukan hal itu. Tega banget! Mengangap semua orang Indonesia bodoh dan bisa dibodohi.

Praktisi _public relations_ Heri Rakhmadi menulis sebuah opini dengan judul “_Quick Count_, _Real Count_ KPU dan Angka Cantik 54 Persen.” Secara satire Heri mempertanyakan mengapa data _real count_ KPU bisa sama persis dengan _quick count?_

“Setelah menghiasi layar kaca dan portal berita, kini angka 54 persen juga terus menghiasi layar tabulasi real count milik KPU. Tentunya angka 54 persen ini kembali disematkan kepada Paslon 01, walau sesekali dia dengan centil naik ke angka 55 persen,” tulisnya.

Wartawan Republika Harun Husein sudah dua kali membuat tulisan di akun facebooknya. Tulisan pertama berjudul “_Real Count_ Masih Pilih Data.”

Harun menyoroti derasnya data KPU dari Jawa Tengah dan Jawa Timur yang diidentifikasi menjadi kantong suara Jokowi. Sebaliknya data dari Jawa Barat dan DKI Jakarta, kantong suara Prabowo masuknya beringsut.

“Akibatnya, walaupun data masuk baru sekitar 7,75 persen dari total 813.350 TPS di seluruh Indonesia, hasilnya klop dengan _quick count_ dari lembaga-lembaga survei, seolah sudah distel sedemikian rupa,” tulisnya pada Sabtu (20/4) Pukul 23.49.

Harun kembali membuat tulisan kedua dengan judul “_Real Count_ (Masih) Rasa _Quick Count._”

“Sampai dengan Senin pagi ini, porsi Jateng di _Real Count_ masih tetap yang terbesar, dengan 2,9 juta suara (13,9%), disusul Jatim 2,28 juta suara (10,9%), Jabar 1,9 juta suara (9,3%), DKI Jakarta 1,2 juta (5,7%). Sedangkan daerah-daerah lainnya jauh tertinggal.”

Ketika dibuka pada Selasa malam (23/4) pukul 20.20 WIB komposisinya tidak berbeda jauh dengan yang ditulis Harun. Total prosentase suara yang masuk ke Situng KPU 26 persen, tapi di tiap-tiap daerah berbeda-beda prosentase masuknya.

Beberapa daerah yang dianggap basis 01, seperti Jawa Tengah dan Bali tinggi inputnya. Jawa Tengah sudah 21 persen, Bali 35 persen. Sementara basis 02 seperti Jawa Barat baru 11,5 persen, Banten 15 persen.

Jakarta yang seharusnya bisa lebih cepat, ternyata data yang diinput baru 26 persen. Menariknya lagi-lagi data yang diinput terkesan mencurigakan. Wilayah yang diidentifikasi sebagai basis 01 seperti Jakarta Barat sudah 30,7 persen. Lebih tinggi dari basis 02 Jakarta Selatan 27 persen, dan Jakarta Timur 20 persen.

Di Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat tempat Jokowi memilih sudah masuk 49 persen, Menteng 50 persen. Namun Tanah Abang basis pendukung 02 baru 9,5 persen.

Heri dan Harun tidak salah. Walaupun keduanya menulis dengan nada bercanda, sedikit ngledek, tapi pesannya sama. Mereka mencurigai data yang dirilis Situng KPU kok “secara kebetulan” mirip dengan hasil _quick count._

“Mbok data RC jangan statis seturut QC lah. Dinamis sikitlah, atau sekali-kali zig-zag seperti MotoGP yang ada adegan kejar-kejaran dan salip menyalip di tikungan, biar penontonnya antusias tepuk tangan mengelu-elukan jagoannya…,” pesan Harun.

Sampai kapan KPU bisa menjalankan skenario _mind games?_ Mempengaruhi pikiran publik agar percaya bahwa hasil _quick count_ benar, dan Prabowo kalah?

*Sulit bertahan*

Bersamaan dengan semakin tingginya data yang masuk, maka dipastikan komposisinya akan berubah. Apalagi bila data dari Jabar yang menjadi basis 02 masuk.

Jangan lupa Jabar memiliki jumlah pemilih terbesar di Indonesia, 17 persen dari DPT. Data Situng KPU akan berubah sangat signifikan dan tak terhindarkan Prabowo menang. Apalagi bila data dari Sumatera dan sebagian Sulawesi yang dimenangkan secara mayoritas oleh Prabowo masuk. Skenario permainan pikiran publik itu berantakan.

Sampai disini kita bisa memahami mengapa KPU melakukan “kesalahan” input data yang sangat konsisten. Suara Jokowi bertambah, dan suara Prabowo berkurang.

Polanya sangat baku. Suara Jokowi digelembungkan, dan suara Prabowo dikempeskan di ratusan TPS. Itu adalah bagian dari skenario besar kecurangan.

Mereka bekerja secara terstruktur, sistematis, dan massif (TSM). Mulai dari perencanaan, sebelum pelaksanaan, pada saat pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan Pilpres. Apapun caranya, berapapun harganya, Jokowi harus menang!

Bagaimana KPU bisa menjelaskan kasus di TPS 4, Petak Kaja, Gianyar, Bali. Suara Jokowi berubah dari 183 menjadi 1.183, dan suara Prabowo hanya 2. Jumlah seluruh suara sah di TPS itu sebanyak 185, jumlah suara tidak sah 4, sehingga total hanya 189 suara, baik yang sah maupun yang tidak sah.

Di TPS 48 Tanah Baru, Depok, Jabar Jokowi 135 suara, Prabowo 114 suara. Suara tidak sah 3 suara, dengan jumlah pemilih 252 orang.

Namun berdasarkan data Situng, suara untuk 01 dicatat 235 suara, dan 02 ditulis 114 suara. Ada penggelembungan 100 suara untuk Jokowi.

Kalau ada waktu silakan buka media online dan medsos, dijamin Anda bakal kelelahan dan kewalahan karena mendapati “kesalahan” semacam itu. Kasusnya sangat buaanyaaak!

Suara Jokowi menggelembung sampai tambun. Suara Prabowo dikempesin sampai kurus kering.

Dengan jumlah TPS lebih dari 800.000, kalau mereka menambah rata-rata 10 suara, sudah ada penambahan 8 juta suara, atau sekitar 8 persen dari suara yang sah.

Kalau mereka bisa menambah 100 suara seperti di Depok, jumlahnya 80 juta. Tambahan suaranya sudah 50 persen. Kalau 1.000 suara seperti di Bali, jumlahnya mencapai 800 juta suara. Jokowi menang 450 persen!

Masuk akal? “Kalau mau curang ya sedikit cerdas lah. Mbok sekali-kali, ada suara Prabowo yang digelembungkan,” canda mantan Komisioner KPU Prof Chusnul Mariyah. End

Sekali ini web ini saya isi dengan nuansa politik karena rasa itu yang butuh penyaluran. Uneg-uneg perlu pelepasan

Fenomena golput jadi pembicaraan lagi ketika pejabat kita menyampaikan ancaman menggunakan UU ITE terhadap penyebar GOLPUT, tapi golput bukan berarti sedang menjadi GOLongan yang sedang ngeHITS. Saya tidak akan membahas masalah itu,tapi saya ingin sedikit flashback.

Trik foto di memori hp bikin lelet

Era 80-an saya termasuk anggota GOLPUT memang,dan masuk dalam kelompok diskusi Merah Putih,yang salah satu anggotanya bernama Rizal Malarangeng. Kelompok ini rutin melakukan diskusi di kampus UGM,karena memang mayoritas mahasiswa UGM. HAMPIR bisa dipastikan setiap diskusi pasti dihadiri intel, dan saya juga pernah diikuti, dan follower saya kelihatan ada kestol dibalik bajunya. Pada masa itu power Suharto masih sangat kuat,tidak ada yang berani melawan, itu era 80-90. Belum ada tanda-tanda reformasi sama sekali. Partaipun hanya ada 3, PPP,GOLKAR dan PDI. INi masa ORBA. Saya sendiri masih Golput sampai era Reformasi, dan baru ikut jadi pemilih setelah reformasi. Seiring dengan reformasi pula ketika pilihan presiden dipilih oleh rakyat saya juga menggunakan hak pilih.

Pilpres putaran berikutnya saat Mega berpasangan dengan Prabowo, jelas saya milih yang penting bukan Prabowo karena cerita soal Tim Mawar dan penculikan aktivis, yang penting tidak golput lagi,meski menurut Mahfud MD golput juga konstitusional asal tidak dikampanyekan. Mas Jok kan belum ada apa-apanya waktu,itu masih di Solo. Ketika tinggal di Solo 2 tahun saya jadi tahu bagaimana sepak terjangnya ketika jadi wali kota, dan main kagum ketika mulai mempopulerkan ESEMKA, meskipun belum ada tanda-tanda nyapres. Maka ketika diusung ke Jakarta saya juga mendukung meski tidak punya hak pilih. Perjalanan berlanjut ketika pada pilpres selanjutnya berhadapan antara Prabowo dan Mas Jok. Saya memilih mas Jok karena 2 hal, pertama masih asal bukan Prabowo dan kedua masih beerharap soal ESEMKA.

Bagaimana dengan putaran sekarang. Awalnya saya akan kembali Golput karena,harapan ESEMKA ternyata hanya fatamorgana, alasan lainnya karena janji-janjinya dulu yang tidak ditunaikan, kemudian melihat langsung bagaimana Papua, mendengar cerita mantan anggota Jasmev, mendengar bagaimana permainan uang terkait jabatan di lingkaran 1 (yang akhirnya terbukti dengan OTT, mungkin ini baru pembuka)., melihat statusnya yangg hanya petugas partai dll, melihat wakilnya yang sudah seharusnya cukup jadi guru bangsa saja, melindungi umat dari golongan manapun tapi malah ikut terjun juga,tapi pilih Prabowo belum meski ada ijtima ulama.

Saya bukan pendukung pendeng gepeng,bukan pendukung fanatik yang membabi buta. Jika milih 01 tidak milih 02 mboten, apa Golput lagi ? Tidak saya memilih tidak Golput lagi, maka saat itulah saya mencari segala informasi terkait Prabowo. Akhirnya saya tahu bahwa Prabowo adalah jenderal yang mengambil alih tanggung jawab soal penculikan, yang biasanya saling lepas tangan kalau ada persoalan. Akhirnya tahu bahwa itu adalah salah satu resiko yang harus diambil terkait sistem.Makin banyak informasi yang terkait dengan Prabowo justru menguatkan tekad untuk memilih 02. Allah maha segalanya,Allah yang menentukan, KUN FAYAKUN, kalau dikehendaki pasti akan terpilih, tetapi jika tidak, setidaknya sudah mencoba untuk mengganti pilihan dengan memilih 02, PAS kan ?

Bagi subscriber web saya,jika beda pilihan maaf,sah-sah saja kita beda pilihan asal tetap Indonesia,NKRI. Salam 2 jari.