GURU PUNYA HAK MEMBERI SANKSI

Kian hari kian banyak saja kasus orang tua lebay memberi “pelajaran” yang tidak semestinya. Orang tua lebay tersebut bukannya datang mengucapkan terima kasih kepada guru karena telah mendidik anak-anaknya,tetapi justru memberikan hadiah yang sungguh tidak memgenakan. Banyak sekali kasus muncul ke permukaan setalah ada guru dipenjara gara-gara mencubit anak pak polisi (meskipun kini sudah dibebaskan), orang tua mencukur rambut guru dengan melepas jilbabnya setelah tidak terima rambut anaknya dipotong, dan kasus terbaru di Tangerang orang tua menampar kepala sekolah setelah pak KS memberi tamparan ringan ke anaknya yang bandel.Dalam pendidikan di sekolah itu ada teward dan ada punishment. Anak-anakpun mendapatkan hal itu berbeda-beda sesuai dengan karakternya, dan karakter itu dibentuk di dalam keluarga. Ada anak yang dengan teguran sorot mata saja sudah patuh,ada yang harus dengan kata-kata keras, bahkan ada yang harus dengan hukuman baru menurut. Jaman dulu ketika guru memberi hukiman,bahkan dengan pukulan ringan menggunakan tangan anak tidak berani lapor ke orang tua. Laporan anak ke orang tua justru akan ditambah dengan kemarahan orang tua,karena orang tua sadar bahwa tidak mungkin guru memberi hukuman jika anaknya tidak nakal. Orang tua kini justru banyak yang berlebihan dalam membela anaknya, akibatnya anak menjadi manja berlebihan. Orang tua tidak mau tahu lagi apakah anaknya salah atau tidak,tapi tindakan guru akan dibalas dengan tindakan serupa oleh orang tuanya, padahal orang tua sudah menyerHkan sepenuhnya pendidikan anaknya pada sekolah.

Sebenarnya guru memberikan sanksi kepada murid yang kelewatan itu ada payung hukumnya. Cobalah buka Peraturan Pemerintah n0 74 tahun 2008 tentang Guru. PP 74 tahun 2008 ttg Guru yg perlu diindahkan oleh Murid/ Wali Murid, kepolisian, kejaksaan, Pengadilan Negeri (PN) dan Pengadilan Tinggi (PT) berbunyi sebagai berikut,

“Guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulismaupun tidak tertulis yang ditetapkan guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya,” bunyi Pasal 39 ayat 1.

Dalam ayat 2 disebutkan, sanksi tersebut dapat berupa teguran dan/atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan. 

“Guru berhak mendapat perlindungan dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan dari pemerintah, pemerintah daerah, satuan pendidikan, organisasi profesi guru, dan/atau masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing,” papar Pasal 40.

Rasa aman dan jaminan keselamatan tersebut diperoleh guru melalui perlindungan hukum, profesi dan keselamatan dan kesehatan kerja.

“Guru berhak mendapatkan perlindungan hukum dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihakpeserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain,” dan ini ditegaskan pada Pasal 41.

Jika mengacu pada PP tersebut maka sebenarnya sah-sah saja jika guru memberikan sanksi kepada peserta didiknya,karena semua melalui proses dan tahapan,tidak semena-mena,tapi pejabat hukum rupanya lupa atau melupakan hak guru tersebut. Kalau organisasi guru saja lupa atau melupakan hak dasar guru maka siapa lagi yang peduli dengan Guru ?

Butuh PPnya? Klik lin berikut

https://onedrive.live.com/redir?resid=E393B1143DC10871!3326&authkey=!AMxMQm7-yrEzDaY&ithint=file%2cpdf

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s