MENDIDIK DENGAN HATI

Suatu ketika di sebuah SD di awal hari terdengar suara “ Assalamu’alaikum anak-anak, selamat pagi, sudah siap memulai pelajaran hari ini ? Okey,perhatikan pelajaran yang disampaikan bu guru hari ini,jangan ramai dan jangan bicara sendiri,perhatikan ke depan”,kata bu guru. Di tempat lain pada jam yang sama seorang guru berkata :”Assalamu’alaikum wr.wb,Selamat Pagi anak-anak, bagaimana kesehatan kalina hari ini ? Sudah sarapan ?  Apa yang kalian temui selama perjalanan ke sekolah tadi ? Semangat belajar kan ?”. Kelihatannya sama-sama membuka pelajaran tetapi mempunyai efek yang berbeda. Pada kasus pertama guru seolah-olah sedang mencari perhatian untuk didengarkan,sedang pada contoh kedua guru memberi perhatian pada keadaan anak sebelum memulai pelajaran. Dalam mendidik anak konsep kekinian bukan lagi guru mencari perhatian,tapi gurulah yang harus memberi perhatian. Dari kasus di atas yang tepat sesungguhnya adalah pada contoh kedua.Pertanyaannya apakah kedua orang tersebut sudah S1 ? Apakah sudah tersertifikasi ? Kalau sudah tersertifikasi mengapa pendekatannya berbeda ?

Mengapa pertanyaan yang diajukan justru kemudian masalah sertifikasi. Jika konsisten dengan undang-undang guru dan dosen,maka tanggal 2 Mei tahun ini adalah peringatan hari pendidikan nasional terakhir bagi guru-guru yang belum S1 atau guru yang sudah S1 namun belum tersertifikasi atau belum mendapat sertifikat GR (guru profesional). Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas apakah sudah siap dengan kondisi itu.

Data dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menyebutkan, dari total sebanyak 9.537 guru yang tergabung ke dalam PGRI, sekitar 40 persen belum berlatar belakang S1. Dari jumlah itu paling mendominasi guru SD. Adapun data dari Dinas Pendidikan menerangkan jumlah guru yang belum S1 sekitar 31 persen.  Dengan demikian jumlah guru yang telah menempuh pendidikan S1 sekitar 69 persen. Jumlah itu merupakan guru PNS maupun non PNS. Jumlah 31 persen bukan jumlah yang sedikit. Pada tahun 2014, dari 5.193 kekurangan pegawai, formasi untuk tenaga pendidik atau guru cukup mendominasi sekitar 2.981 orang, meliputi guru SD 2.932 orang, guru SMP 28 orang, guru SMA 11 orang, dan guru SMK sebanyak 10 orang. Kekurangan guru yang mencapai di atas angka 1000 saja pada kenyataannya pengangkatan per tahun tidak mencapai angkai 100,itupun guru yang belum tersertifikasi ataupun belum bergelar GR. Kita bisa membayangkan bagaimana carut marutnya sekolah jika peraturan itu diterapkan,karena kita akan kekurangan ribuan guru untuk mengajar. Sebaliknya jika aturan undang-undang tidak diterapkan untuk apa undang-undang di buat.

Persiapan menuju pemenuhan syarat Undang-Undang sebenarnya sudah dilakukan sejak Undang-undang itu disahkan. Sejak tahun 2010 pemerintah pusat sudah mengantisipasi dengan program SKGJ,yaitu penuntasan guru yang belum S1 dengan mengikuti perkuliahan yang mengakomodasi portofolio dosen meliputi,sertifikat yang diperoleh,ijazah D2,masa kerja untuk mengurangi beban studinya,sehingga rata-rata guru dapat menyelesaikan S1nya antara 2-4 semester jika berbasis  D2. Namun peluang yang diberikan pemerintah dengan melalui LPTK yang ditunjuk tidak sepenuhnya dimanfaatkan sebagian kecil guru. Justru guru-guru yang tidak memanfaatkan peluang tersebut begitu undang-undang akan diterapkan (syarat S1) yang kelimpungan, karena batas akhir tahun 2015 ini. Ini masalah pertama dalam hal kebutuhan tenaga guru tahun 2016.

Masalah kedua adalah bagaimana memenuhi kebutuhan tenaga guru berbasis S1 dan mempunyai sertifikat GR. Saat ini baru mereka yang mengikuti program SM3T saja yang dapat langsung mengikuti PPG untuk mendapatkan gelar GR,dan sampai saat ini baru ada 3 angkatan dengan masa pendidikan 1 tahun. Artinya masih sangat jauh poemerintah dapat memenuhi kebutuhan guru bergelar GR mengingat produktivitasnya yang kecil karena baru beberapa LPTK negeri saja yang melaksanakan PPG pra jabatan. Artinya pemenuhan kebutuhan guru yang tidak seimbang dengan penyediaan tenaganya (baik persyaratan maupun kuota penerimaan) justru akan membuat kacau balaunya dunia pendidikan. Kondisi ini terjadi di Jawa,khususnya di Banyumas,maka jangan dibayangkan kondisi yang ada di luar Jawa.

Penulis ketika melakukan monitoring ke wilayah Papua melihat kondisi yang lebih memprihatinkan lagi. Jangankan memnuhi standar S1 bersertifikasi atau S1 bergelar GR,memenuhi standar D2 pendidikan saja masih mengalami kesulitan,akibatnya di daerah pedalaman Papua masih banyak dijumpai guru-guru SD yang sekedar lulusan SLTP. Kondisi di Papua akan lebih parah lagi jika aturan itu diterapkan secara ketat untuk semua wilayah,karena Madura saja yang dekat dengan pusat kekuasaan propinsi juga mengalami kekurangan tenaga guru yang cukup akut.

Memang jika pemerintah konsisten,baik itu menterinya,pemerintahnya, bupatinya,kepala dinas pendidikannya tidak bisa disalahkan,karena Undang-Undang Guru dan Dosen yang mengamanatkan batasan-batasan yang berhak mengajar sudah ada sejak 2005.  Artinya aturan itu sudah ada selama sepuluh tahun dengan masa transisi berakhir pada 1 januari 2016. Jadi kalau ada guru yang tidak tahu aturan itu memang ya kebangeten,kok bisa tidak tahu dengan undang-undang yang mengatur dirinya.

Persoalannya memang tidaki sebatas kebangeten dan tidak kebangeten,tetapi bagaimana menyelematkan dunia pendidikan yang kekurangan guru.  Salah satu solusi memang membuat kebijakan berlandaskan hati agar guru juga bisa mendidik dengan hati, tetapi sampai kapan ? kehati-hatian memutus kebijakan dengan hati memerlukan terobosan lain yang kuat,misal dengan membuka kran jalur PPG melalui LPTK swasta untuk membantu memenuhi kebutuhan ,karena dengan mengandalkan LPTK negeri saja tidak akan dapat memenuhi kebutuhan, tetapi perlu ada persyaratan khusus sehingga kualitas yang dihasilkan dapat dipertanggung jawabkan. Di sisi lain guru-guru yang tidak memenuhi syarat masih diberi kesempatan sampai kebutuhan tenaga yang memenuhi standar benar-benar sudah mencukupi dan siap,dan untuk itu maka kran kuota pengangkatan guru juga harus diperbesar,tidak seperti yang terjadi sekarang ini,kebutuhan tenaga 900 kuotanya hanya 10. Kapan pemerintah dapat memenuhi standar tersebut jika kebijakannya justru tidak dapat menyelesaikan masalah.

Kita saat ini butuh guru-guru yang mendidik dengan hati. Guru yang memperhatikan murid,bukan guru yang minta diperhatikan. Guru yang menyenangkan,bukan guru yang menyeramkan. Guru yang bisa menjadi tuntunan,bukan guru yang menjadi tontonan,contoh nyata bagaimana mungkin guru mengajar siswa untuk tidak merokok jika gurunya justru merokok di depan peserta didik.Kasus seperti ini sering penulis jumpai saat melakukan monitoring. Kita juga tidak sekedar butuh guru yang dapat mendidik dengan hati,tetapi juga butuh kebijakan yang pendekatannya dengan hati,tetapi dengan batas waktu toleransi yang jelas dan tegas.

Semoga dunia pendidikan di Indonesia tidak semakin terpuruk dengan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat yang akan diambil guna menyelesaikan persoalan di seputar syarat Undang-Undang Guru dan Dosen, dan kita hanya bisa berharap. Semoga.